Komisi VIII DPR RI meminta penguatan kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menjamin lingkungan lembaga pendidikan keagamaan yang aman bagi peserta didik.
Kekerasan yang marak pada institusi pendidikan berbasis agama dinilai perlu menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja pemerintah ke depan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Selly menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperkuat sinergi antar-kementerian agar hak atas ruang aman, terutama bagi anak, dapat terpenuhi di seluruh lembaga pendidikan keagamaan.
Meski koordinasi antar-instansi dinilai berjalan relatif baik, Selly mengungkapkan masih ada masalah serius di internal Kementerian Agama yang membutuhkan penanganan dan reformasi mendasar.
Selain persoalan kekerasan, Komisi VIII juga menyoroti kesejahteraan guru madrasah sebagai isu prioritas yang harus segera diperbaiki.
Efektivitas penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) juga berada dalam pengamatan Komisi VIII agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Selly menyebut kerja sama dengan mitra seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Haji telah berjalan, namun hambatan di Kementerian Agama—terkait guru madrasah, penyaluran PIP, dan kasus kekerasan—mesti dieliminasi melalui evaluasi menyeluruh.
Dengan memperkuat fungsi pengawasan, Komisi VIII berharap Kementerian Agama dan KPPPA dapat bertindak lebih responsif dan berbasis kolaborasi dalam memberikan perlindungan.
Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang komprehensif baik di ruang publik maupun di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.







