Deddy Yevri Sitorus, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, melontarkan kritik terhadap keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Gibran membawa perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) dalam agenda penanganan bencana di NTT.
Menurut pihak istana, mahasiswa tersebut dilibatkan untuk membantu proses trauma healing bagi warga terdampak bencana dan untuk melihat langsung kondisi pemulihan di lapangan.
Gibran dan perwakilan mahasiswa UI diberangkatkan menggunakan pesawat kenegaraan menuju lokasi bencana.
Deddy menyatakan kunjungan ke daerah bencana merupakan langkah yang patut diapresiasi, terlepas dari spekulasi soal motif di baliknya.
Namun ia mempertanyakan mengapa mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tidak diajak serta dalam kunjungan yang sama, dan menuduh adanya perlakuan berbeda antara kelompok mahasiswa.
Dalam pernyataannya Deddy menyinggung, “jangan suka habis manis sepah dibuang lah,” sebagai kritik terhadap dugaan perlakuan diskriminatif.
Pertanyaan itu muncul di tengah polemik yang bermula dari pertemuan mahasiswa UBK dengan Wakil Presiden pada Juni 2026.
Polemik mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK mengakui menerima sejumlah uang setelah mengikuti aksi unjuk rasa dan dialog di Istana Wakil Presiden, yang kemudian menjadi bahan perdebatan publik.
Deddy kembali menegaskan keprihatinannya atas keputusan melibatkan mahasiswa UI dalam agenda penanganan bencana, sementara keterlibatan mahasiswa UBK yang sempat berkontak dengan Wakil Presiden sebelumnya tidak diakomodasi.







