Pemerintah meluncurkan program nasional yang menanggung biaya sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Pengumuman resmi disampaikan di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat posisi ekonomi warga kecil melalui legalisasi kepemilikan lahan yang belum memiliki dokumen resmi.
Skema pendataan penerima dibangun secara menyeluruh, mencakup area perkotaan maupun pedesaan untuk menjangkau pemilik lahan yang belum tersertifikasi.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan bahwa bantuan ditujukan bagi pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat resmi.
Hashim juga menjelaskan mekanisme pelaksanaan program serta tahapan realisasinya dalam beberapa tahun mendatang.
Pelaksanaan program ini berada di bawah koordinasi Menteri Agraria dan Pertanahan, Nusron Wahid.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga pemerintah berlangsung erat untuk mempercepat legalisasi tanah warga.
Maruarar menyebutkan adanya kerja sama lintas kementerian, dan bahwa ia sempat bertemu dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada malam sebelumnya di kantor kementerian.
Target penerbitan sertifikat dirancang secara bertahap: 1 juta sertifikat pada tahun pertama, 3 juta pada tahun kedua, dan 4 juta pada tahun ketiga.
Seluruh pembiayaan program strategis tersebut telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Maruarar mengarahkan aparatur teknis di kementeriannya untuk segera menjalankan proses pendaftaran dan menepis anggapan bahwa program ini sekadar wacana.
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, diberi tugas mengoordinasikan kantor pertanahan daerah agar verifikasi batas lahan berlangsung transparan dan bebas sengketa.
Pemerintah juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap tata kelola anggaran program guna memastikan akuntabilitas.
Dokumen kepemilikan tanah yang terbit diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk pengajuan modal usaha.
Pemerintah mendorong perbankan nasional memperlunak persyaratan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang menggunakan sertifikat sebagai jaminan.
Pemerataan sertifikasi lahan dinyatakan sebagai fondasi untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepastian hukum atas tempat tinggal warga.
Pemberian sertifikat gratis ini dipandang sebagai langkah nyata yang selaras dengan nilai-nilai Sila Kelima Pancasila.







