Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak penguatan sumber daya manusia pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyusul lonjakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan terhadap perempuan serta anak di berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja reses ke Kantor Perwakilan LPSK Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu (22/7/2026).
Rieke menekankan bahwa peran LPSK menjadi semakin vital setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.
Ia mengungkapkan keprihatinan atas ketidakseimbangan antara kebutuhan perlindungan di lapangan dan jumlah personel yang tersedia.
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kata Rieke, LPSK hanya didukung enam pegawai untuk menangani wilayah yang dinilai rawan TPPO.
Sementara itu di tingkat nasional, total pegawai LPSK saat ini diperkirakan sekitar 500 orang.
Angka tersebut dinilai tidak memadai untuk menjangkau perlindungan saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia.
Komisi XIII akan menjadikan kapasitas SDM LPSK sebagai catatan prioritas untuk dievaluasi bersama pemerintah pusat, menurut Rieke.
Selain menuntut penambahan kuota personel, Rieke juga mengusulkan penguatan penanganan kasus TPPO dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui kolaborasi antarinstansi.
Dalam usulnya, ia meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas struktur Direktorat PPO dan PPA hingga tingkat kepolisian resor (polres) di daerah agar respons penegakan hukum lebih cepat dan merata.






