Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memberikan pengecualian pada kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk empat negara mitra dagang.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 23 Juli 2026.
Purbaya menyebut dua dari empat negara tersebut adalah Amerika Serikat dan Cina.
Ia mengaku tidak mengingat dua negara lainnya dan meminta agar pengumuman resmi disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Purbaya, pengecualian diberikan karena adanya perjanjian bilateral yang sudah disepakati antara Indonesia dan negara-negara tersebut.
Alasan lain adalah besarnya investasi dari negara-negara itu serta keberadaan bank-bank mereka yang telah lama beroperasi di Indonesia.
Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan kebijakan ini menargetkan perusahaan-perusahaan domestik yang menyimpan dana besar di bank dalam negeri namun menempatkan asetnya di luar negeri.
Ia menegaskan aturan ini bukan ditujukan kepada perusahaan asing yang melakukan operasi langsung, melainkan berlaku pada perusahaan FDI dengan kepemilikan asing di atas 10%.
Pemerintah telah meluncurkan kebijakan DHE dan mekanisme tata kelola ekspor sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Pelaksanaan kewajiban DHE diberlakukan sejak 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pelaksanaan kebijakan tersebut akan dievaluasi pada pertengahan September.







