Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menanggapi rencana pemerintah memberi izin pengelolaan sektor pertambangan kepada koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Dia menyatakan dukungan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi koperasi, tetapi menekankan bahwa kelayakan izin tidak boleh diabaikan.
Pernyataan itu disampaikan Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).
Darmadi mengingatkan bahwa koperasi pada dasarnya berfungsi sebagai badan usaha yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.
Oleh sebab itu, menurutnya, peluang mengelola tambang layak diberikan apabila koperasi mampu menjalankan usaha secara profesional dan membawa manfaat nyata bagi anggota.
Namun ia memperingatkan adanya risiko praktik pinjam bendera jika koperasi tidak memiliki kapabilitas operasional atau modal memadai.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan tambang menuntut proses bisnis yang rumit serta modal besar sehingga koperasi yang tidak siap rawan dimanfaatkan pihak lain.
Dampaknya, kata Darmadi, keuntungan usaha berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pihak di luar koperasi daripada oleh anggota koperasi itu sendiri.
Untuk itu ia mendesak pemerintah menerapkan seleksi dan verifikasi ketat sebelum memberikan izin pengelolaan tambang kepada koperasi.
Syarat utama yang harus dipenuhi, menurut Darmadi, meliputi kemampuan manajerial, profesionalitas, dan ketersediaan sumber daya.
Ia menutup, bahwa memastikan kesiapan koperasi sejak awal penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya.







