Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi kartu SIM berbasis data biometrik setelah menemukan adanya penyimpangan di level gerai dan mitra penjualan, meskipun kebijakan telah berjalan sekitar tiga minggu.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meminta seluruh operator seluler memastikan penerapan aturan berlangsung konsisten hingga ke tingkat distributor terbawah.
Menurut Meutya, semua kanal registrasi — termasuk gerai fisik, aplikasi, situs web, dan saluran mitra distribusi — harus mengikuti ketentuan yang sama tanpa pengecualian.
Pernyataan itu disampaikan pada acara “Komitmen Bersama Implementasi Registrasi Pelanggan Berbasis Data Biometrik” di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Direktur Utama penyelenggara telekomunikasi seluler anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
Meutya menekankan pentingnya keseragaman standar keamanan di seluruh wilayah untuk menghilangkan celah yang mungkin muncul antara kota besar dan daerah, maupun antar-operator.
Penguatan regulasi diarahkan sebagai langkah preventif untuk menutup ruang anonimitas nomor seluler yang kerap menjadi pemicu berbagai kejahatan digital.
Verifikasi biometrik dinilai mampu mempersempit peluang penyalahgunaan identitas sehingga setiap nomor seluler dapat dipertanggungjawabkan dan perlindungan terhadap masyarakat meningkat.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp286,8 triliun.
Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan sebesar Rp9,1 triliun dari 432 ribu laporan sejak November 2024 hingga awal 2026.
Hingga 16 Juli 2026 tercatat sekitar 30 ribu aduan terkait pemerasan, penipuan, dan penyalahgunaan nomor seluler.
Dalam upaya implementasi, Komdigi bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengintegrasikan data registrasi biometrik, dan lebih dari 10,03 juta pelanggan telah berpindah ke sistem biometrik.
Meutya memberi apresiasi kepada operator yang memperkuat pengawasan jaringan distribusi dan mitra penjualan serta menerapkan proses registrasi sesuai standar.
Pemerintah menargetkan skema ini dapat menjangkau hingga 291,16 juta pelanggan seluler aktif secara bertahap.
Ia menegaskan komitmen tersebut harus terlihat melalui pengawasan nyata di lapangan sehingga masyarakat mendapat jaminan bahwa setiap kartu SIM yang diaktivasi melalui proses registrasi yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.







