Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menegaskan bahwa proses restrukturisasi BUMN harus berlandaskan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Pernyataan itu disampaikan terkait rencana perampingan dan pembentukan holding di tubuh BUMN, dikutip Rabu (8/7/2026).
Darmadi menuturkan bahwa keberhasilan restrukturisasi tidak boleh diukur semata pada pengurangan jumlah perusahaan.
Menurutnya tolok ukur utama adalah peningkatan efisiensi dan kinerja korporasi tanpa memunculkan masalah baru.
Salah satu perhatian utama legislator itu adalah dampak terhadap tenaga kerja, khususnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“PHK tidak boleh terjadi,” kata Darmadi, seraya menegaskan perlunya langkah yang melindungi karyawan selama proses perubahan organisasi.
Ia juga menyarankan agar evaluasi kinerja didasarkan pada indikator finansial dan operasional yang konkret.
Contoh indikator yang diungkapkan mencakup kinerja keuangan, pertumbuhan penjualan, pengembalian aset (return on assets/ROA), dan pengembalian ekuitas (return on equity/ROE).
Terkait rencana pembentukan holding logistik BUMN, Darmadi meminta kajian mendalam terhadap kondisi masing-masing entitas sebelum digabungkan.
Ia memperingatkan bahwa penggabungan yang dipimpin oleh perusahaan induk yang belum sehat justru berisiko memperbesar persoalan eksisting.
Darmadi menyambut upaya pembenahan terhadap BUMN bermasalah, termasuk opsi pembubaran atau perbaikan, asalkan tidak melahirkan dampak negatif baru.
Di akhir keterangannya, ia menekankan pentingnya studi komprehensif yang menghasilkan target kinerja terukur sebagai dasar pengambilan keputusan.
Semua kebijakan restrukturisasi menurutnya harus berakar pada KPI yang jelas agar tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja benar-benar tercapai.







