Polemik terkait pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mendapat tanggapan dari anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto.
Isu itu mencuat setelah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memberikan respons atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi VI, Mufti Anam, dalam rapat kerja.
Darmadi menegaskan bahwa Mufti Anam tidak mengeluarkan tuduhan kepada pihak manapun dalam pertemuan tersebut.
Ia menyatakan bahwa pertanyaan yang dilontarkan bersifat minta klarifikasi terhadap informasi yang sudah berkembang di publik.
Menurut Darmadi, hak anggota DPR untuk meminta penjelasan merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan konstitusi.
Dalam menjalankan fungsi itu, kata dia, wakil rakyat memiliki wewenang meminta data, mengajukan pertanyaan, dan menuntut keterbukaan dari pihak terkait.
Darmadi menilai forum rapat kerja seharusnya dimanfaatkan untuk menguji informasi serta memastikan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Ia juga mengajak agar bila informasi yang beredar tidak benar, pihak terkait segera memberikan klarifikasi beserta data pendukungnya.
Harapannya, dengan penjelasan yang komprehensif dari semua pihak, publik memperoleh kepastian sehingga spekulasi panjang dapat dihindari.







