Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Senin, 13 Juli 2026.
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh warga transmigran setempat.
Bupati Lahat Bursah Sarnubi menilai kunjungan ini bermakna karena menjadi momentum kehadiran pemerintah yang dirasakan setelah puluhan tahun.
Ia mengungkapkan bahwa sejak pelaksanaan transmigrasi pertama pada tahun 1982, atau sekitar 44 tahun lalu, kawasan ini baru kembali dikunjungi oleh pejabat pusat.
Acara penyambutan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan jajaran pemerintah daerah.
Hadir antara lain pelajar, guru, kepala desa, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta pejabat di tingkat kabupaten dan provinsi.
Bursah menjelaskan perkembangan Kikim selama 44 tahun terakhir sangat signifikan.
Dulu bagian kawasan ini merupakan hutan, namun kini telah berubah menjadi desa lengkap dengan fasilitas pendukung.
Viva Yoga menekankan bahwa pola pelaksanaan transmigrasi telah bertransformasi dari pendekatan top down menuju mekanisme bottom up.
Pola baru ini menerapkan desentralisasi dan memberi ruang inisiatif bagi pemerintah daerah dalam mengajukan program transmigrasi.
Ia mencatat bahwa saat ini terdapat 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi yang masuk dari berbagai bupati.
Wakil menteri juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan berstatus clear, clean, dan free sebelum program dilaksanakan.
Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan dan persoalan hukum di kemudian hari.
Viva Yoga mengakui masih ditemui masalah pertanahan pada beberapa kawasan transmigrasi.
Permasalahan yang sering muncul meliputi tumpang tindih dengan kawasan hutan serta lahan yang belum memiliki sertifikat.
Untuk menangani isu ini, Kementerian Transmigrasi melaksanakan Program Trans Tuntas yang difokuskan pada penyelesaian sengketa dan percepatan sertifikasi lahan.
Menurutnya, Program Trans Tuntas telah menghasilkan capaian konkret berupa penyelesaian sejumlah sengketa dan pensertifikatan ribuan bidang tanah milik transmigran menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).
Kementerian menyatakan program ini akan terus dijalankan secara bertahap untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, demikian dikutip dari rilis Kementerian Transmigrasi, Kamis 16 Juli 2026.







