Rencana pemerintah memberikan izin pengelolaan sektor pertambangan kepada koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), mendapat respons dari Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dari PDI Perjuangan.
Pernyataan itu disampaikan Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (27/7/2026).
Darmadi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut namun menekankan bahwa peluang itu hanya layak diberikan kepada koperasi yang memiliki kapasitas manajerial, profesionalisme, dan sumber daya memadai.
Menurutnya, tujuan utama adalah memastikan hasil usaha benar-benar meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
Ia mengingatkan potensi praktik “pinjam bendera” apabila koperasi yang memperoleh izin tidak memiliki modal, pengalaman, ataupun kemampuan operasional untuk menjalankan usaha pertambangan.
Darmadi menegaskan sektor pertambangan membutuhkan investasi besar, tata kelola yang baik, serta kemampuan teknis yang kompleks.
Apabila kesiapan koperasi belum memadai, dikhawatirkan pengelolaan tambang akan dialihkan kepada pihak lain yang hanya memanfaatkan status hukum koperasi sebagai pemegang izin.
Akibatnya, tujuan kebijakan untuk mendongkrak kesejahteraan anggota bisa terkikis karena keuntungan lebih banyak dinikmati pihak luar.
Untuk itu, ia meminta pemerintah menerapkan mekanisme seleksi dan verifikasi yang ketat dan komprehensif sebelum menerbitkan izin bagi koperasi.
Penilaian tersebut, menurut Darmadi, harus mencakup kemampuan manajerial, profesionalitas, kecukupan modal, serta kesiapan sumber daya manusia.
Ia menegaskan hanya koperasi dengan kapasitas dan tata kelola yang baik yang layak memperoleh kesempatan mengelola usaha pertambangan.
Darmadi menutup dengan menekankan bahwa kesiapan koperasi harus menjadi syarat utama agar kebijakan pemberian izin tidak memunculkan masalah di kemudian hari.







