Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan normalisasi saluran dari Bendung Kedung Gede (BKG) 15 hingga BKG 25 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang bisa menurunkan produktivitas pertanian.
Pernyataan itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, setelah menerima aspirasi petani wilayah utara saat audiensi di Kantor Bupati Bekasi pada Senin, 27 Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut para petani menekankan pentingnya penanganan saluran sekunder BKG 15–BKG 25 untuk menjaga kelancaran debit air dan ketersediaan pasokan bagi sawah mereka.
Sebagai langkah awal, Asep mengatakan akan meninjau langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kendala teknis yang menghambat aliran air.
Rencana survei lapangan akan dilaksanakan di wilayah Pebayuran pada Selasa untuk melihat kondisi riil, termasuk masalah sedimentasi (pendangkalan) dan banyaknya sampah yang mengganggu aliran.
Pemkab Bekasi juga akan memeriksa kondisi fisik bendungan dan melakukan perbaikan bila kerusakan termasuk dalam kewenangannya.
Bila diperlukan, perbaikan dan normalisasi saluran akan menjadi prioritas dalam APBD Perubahan, dengan pengumpulan data untuk menentukan titik-titik yang mesti dikerjakan.
Asep menegaskan penanganan jaringan irigasi di utara Kabupaten Bekasi bersifat mendesak karena berdampak pada sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di sejumlah kecamatan.
Pemerintah daerah akan memetakan sepanjang sekitar 10 km kurang lebih pada BKG 15–BKG 25, dan menindaklanjuti normalisasi jika hasil survei menunjukkan kebutuhan tersebut.







