• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » Berita Pilihan » Dapur SPPG di Lahan Puskesmas Pangaribuan Dibangun Tanpa Surat Pinjam Pakai, Diduga Tak Melalui Feasibility study – Jenggala

Dapur SPPG di Lahan Puskesmas Pangaribuan Dibangun Tanpa Surat Pinjam Pakai, Diduga Tak Melalui Feasibility study – Jenggala

Jenggala 005 by Jenggala 005
Mei 18, 2026 18:55
in Berita Pilihan, Lokalistik, Peristiwa
0
Dapur SPPG di Lahan Puskesmas Pangaribuan Dibangun Tanpa Surat Pinjam Pakai, Diduga Tak Melalui Feasibility study – Jenggala

Suasana Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait alih fungsi lahan pembangunan Dapur SPPG di atas lahan milik Puskesmas Pangaribuan. (Wol Photo/Jan Piter Simorangkir)

0
SHARES
2
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

TARUTUNG, Jenggala – Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, menuai sorotan.

Pasalnya, pembangunan dapur tersebut diduga dilakukan di atas lahan milik Puskesmas Pangaribuan tanpa didukung surat pinjam pakai yang jelas.

Lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi yang digunakan untuk pembangunan dapur SPPG merupakan bagian dari aset Puskesmas Pangaribuan yang telah bersertifikat. Sebelumnya, lahan tersebut diproyeksikan untuk pengembangan fasilitas kesehatan, termasuk rumah singgah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Persoalan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Tapanuli Utara, Senin (18/5), yang dipimpin Mangoloi Pardede. Rapat turut dihadiri anggota DPRD Jimmy Limhoet Tambunan, Dapot Hutabarat, Sabungan Parapat, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Hukum Pemkab Taput, Camat Pangaribuan, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Pangaribuan, Inspektorat serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tapanuli Utara, Syahmenan Lubis.

Pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taput menjelaskan, pengusulan lokasi pembangunan SPPG mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG. Pemkab Tapanuli Utara disebut mengusulkan tiga lokasi, yakni Pahae Julu, Siborongborong, dan Pangaribuan.

Suasana Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait alih fungsi lahan pembangunan Dapur SPPG di atas lahan milik Puskesmas Pangaribuan. (Wol Photo/Jan Piter Simorangkir)

Kasubbid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BKAD Taput, Farida Panggabean, mengatakan lokasi Pangaribuan dipilih karena lahannya telah bersertifikat. Namun alasan tersebut justru memunculkan kritik karena pemanfaatan lahan dinilai tidak mempertimbangkan fungsi awal aset kesehatan yang diperuntukkan bagi pengembangan Puskesmas Pangaribuan, termasuk rumah singgah pasien ODGJ.

Disebutkan pula bahwa penggunaan lahan nantinya akan dituangkan dalam perjanjian antara Pemkab Tapanuli Utara dan BGN yang ditandatangani bupati. Namun hingga kini surat pinjam pakai disebut belum ada, sementara pembangunan telah berjalan karena dikejar penggunaan anggaran yang telah diplot dalam Perubahan APBN 2025 melalui Kementerian PUPR RI.

Dari total luas lahan Puskesmas Pangaribuan sekitar 8.980 meter persegi di Desa Pakpahan, baru sekitar 2.000 meter persegi digunakan untuk fasilitas puskesmas. Sisanya dimanfaatkan untuk rumah singgah ODGJ dan sekitar 3.000 meter persegi telah digunakan untuk pembangunan dapur SPPG.

Dinas Kesehatan Akui Kehadiran Dapur SPPG Ganggu Pelayanan

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi C DPRD Taput, Mangoloi Pardede, mempertanyakan dampak keberadaan dapur SPPG terhadap keamanan dan kenyamanan pasien ODGJ maupun pelayanan Puskesmas yang masih berada dalam satu kawasan.

Perwakilan Dinas Kesehatan Taput, Sevendris Butarbutar, mengaku terkejut karena pembangunan dilakukan tanpa koordinasi memadai. Mereka mengaku tiba-tiba melihat bangunan berdiri di area yang berdekatan dengan rumah sehat jiwa untuk pasien ODGJ.

“Area yang sebelumnya digunakan pasien ODGJ untuk berjemur pada pagi hari kini tidak lagi tersedia.
Rencana perluasan fasilitas kesehatan jiwa juga dikhawatirkan terganggu akibat keberadaan dapur SPPG,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Taput Jimmi Limhoet Tambunan meminta membuka dokumen perjanjian antara Pemkab Taput-BGN atas alih fungsi lahan Puskesmas Pangaribuan. (Wol Photo/Jan Piter Simorangkir)

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Pangaribuan, dr. Donda Purba, mengakui keberadaan dapur tersebut mengganggu kenyamanan pasien maupun tenaga kesehatan.

“Pasien di rumah sehat jiwa selama ini melakukan aktivitas keterampilan dan berkebun. Kehadiran dapur SPPG kami rasakan sudah mengganggu aktivitas tersebut,” katanya.

Pada rapat ini terungkap juga bahwa Camat Pangaribuan, Marhasak Aritonang hanya melakukan pendampingan saat tim dari BGN, Kemendagri, dan Kementerian PUPR datang pada 16 Agustus 2025. Menurutnya, penentuan lokasi dilakukan langsung oleh BKAD Tapanuli Utara.

DPRD Soroti Dugaan Pelanggaran Mekanisme

Anggota Komisi C DPRD Taput, Sabungan Parapat, menilai pembangunan tersebut diduga tidak melalui mekanisme dan koordinasi yang benar.

Menurutnya, dari hasil rapat terungkap hanya pihak aset yang mengetahui detail pembangunan. Sementara Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, hingga pemerintah desa mengaku tidak mengetahui proses tersebut.

“Semestinya pembangunan tidak melanggar aturan dan harus memperhatikan dampak lingkungan,” katanya.

Ia juga menyoroti aspek higienitas dapur MBG yang dinilai riskan karena berada dekat fasilitas kesehatan dan rumah singgah ODGJ. Menurut Sabungan, keberadaan dapur SPPG yang masih satu kompleks dengan Puskesmas Pangaribuan tidak layak.

“Pembangunan dapur SPPG di kompleks Puskesmas Pangaribuan tidak melalui Feasibility study. Mumpung belum beroperasi, bangunan yang sudah terlanjur dibangun itu sebaiknya dihibahkan kembali kepada Pemkab Taput,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B DPRD Taput, Jimmy Limhoet Tambunan, yang meminta pemerintah daerah membuka dokumen perjanjian antara Pemkab Taput dan BGN, termasuk nilai aset berdasarkan NJOP serta jangka waktu pemanfaatan lahan.

Jimmy juga mempertanyakan status Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari dapur SPPG tersebut.

“SPPG itu kegiatan bisnis. Lalu kenapa tidak ada kontribusi terhadap pendapatan daerah?” ujarnya.

Anggota DPRD lainnya, Dapot Hutabarat, mempertanyakan mengapa kajian tidak dilakukan sebelum pembangunan dimulai, termasuk alasan camat dan kepala desa tidak dilibatkan sejak awal.

“Kenapa dilakukan pengalihan fungsi? Saya tidak sepakat dengan itu,” katanya. Ia juga menyoroti adanya aset pemerintah yang dialihfungsikan tanpa pemberitahuan kepada DPRD.

“Ada beberapa lahan pemerintah dialihfungsikan, tetapi tidak diberitahukan kepada DPRD. Padahal fungsinya sudah berbeda,” ujarnya,seraya mempertanyakan belum adanya surat pinjam pakai.

“Tanah sudah diserahkan, tetapi apakah kami harus menunggu surat perjanjian hibah ditandatangani BGN, sementara pembangunan sudah berjalan? Luar biasa cara seperti ini,” katanya.

Ia meminta Koordinator BGN Taput, Syahmenan Lubis, menyampaikan persoalan itu kepada BGN pusat.

Sementara itu, pihak Bagian Hukum Pemkab Taput melalui Pandu Panggabean mengakui perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan dapur SPPG memang belum ada.

DPRD Minta Operasional Dapur SPPG Dihentikan Sementara

Dalam RDP tersebut, Sabungan Parapat secara tegas meminta operasional dapur SPPG di Desa Pakpahan, Pangaribuan, direkomendasikan dihentikan sementara hingga persoalan administrasi dan pinjam pakai diselesaikan.

Komisi C DPRD Taput juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi, di antaranya meminta pihak BGN segera menandatangani surat pinjam pakai lahan.

Pernyataan Penutup

Sabungan Parapat kembali menegaskan bahwa proses pembangunan dapur SPPG di Desa Pakpahan, Pangaribuan, tidak melalui Feasibility study (Studi Kelayakan).

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat rencana pengembangan Puskesmas Pangaribuan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kalau nanti dilakukan pengembangan, mau ke mana lagi, karena sebagian lahan puskesmas sudah dialihfungsikan,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang telah menyurati DPRD Taput terkait alih fungsi lahan pembangunan dapur SPPG yang terintegrasi dengan Puskesmas Pangaribuan.

Sementara Jimmy Tambunan menilai persoalan lahan di Puskesmas Pangaribuan hanyalah satu dari sekian banyak masalah pelepasan aset daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk pelepasan tanah di sekitar Bandara Silangit.

“Luar biasa, daerah ini sangat gampang memberikan atau melepaskan tanah,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Taput, Mangoloi Pardede, juga meminta agar status tanah “Hamente” di Tapanuli Utara segera didata dan diperjelas oleh Pemkab Taput melalui BKAD. (Jenggala)

Jenggala

SummarizeShare

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

by Bobby Suryo
Oktober 30, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) bersama Polres Luwu Utara bergerak cepat meredam potensi konflik antardesa yang melibatkan Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju dan Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng,...

APBN untuk Situasi Terburuk yang Mungkin Dihadapi

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

by Bobby Suryo
Oktober 22, 2026
0

Andi Rahmat, Anggota DPR RI 2004-2009/2009-2014, Mantan Pimpinan Pansus Pembentukan OJK JAKARTA - Seperti biasa, Presiden Prabowo sekali lagi menunjukkan sikap “defiant”nya. Ditengah gejolak pasar saham Indonesia setelah...

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

by Bobby Suryo
Oktober 6, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Larut malam, Kapolres Luwu Utara AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) penikaman di Pantai Seta-Seta, Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili....

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

by Bobby Suryo
Oktober 5, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Peristiwa penikaman di kawasan Pantai Seta-Seta, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, menewaskan satu warga, Minggu (4/10/2026). Satu korban lainnya mengalami luka tusuk dan masih menjalani...

Next Post
Gempa Magnitudo 2,7 Guncang Tenggara Sumbawa Barat NTB

Gempa Magnitudo 2,7 Guncang Tenggara Sumbawa Barat NTB

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.