Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah menerbitkan regulasi nasional yang melarang perdagangan daging anjing dan kucing untuk menekan penyebaran rabies.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi IX dan Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/6/2026).
Charles menilai langkah pengaturan pasar merupakan intervensi jangka pendek yang dapat menutup celah penularan rabies dalam rantai suplai daging ilegal.
Ia mengingatkan data yang menunjukkan Indonesia mencatat sedikitnya 122 kasus kematian akibat rabies sepanjang tahun 2024.
Sebagai perbandingan, Charles menyebut Turki hanya melaporkan sekitar satu hingga dua kematian akibat rabies setiap tahun.
Pengambilannya dari praktik di Kota Istanbul, menurut dia, adalah sistem pendataan dan penandaan hewan peliharaan serta hewan jalanan yang terbukti efektif menekan kasus.
Charles berharap penerapan mekanisme serupa dapat mereduksi risiko gigitan dan cakaran yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap rabies.
Dia juga menekankan bahwa penanggulangan rabies tidak boleh hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan.
Politikus PDI-Perjuangan itu mendorong implementasi pendekatan One Health secara terpadu antar kementerian dan pemerintah daerah.
Charles merujuk pada konsep yang sempat disebut Menkes, yakni One Health One Welfare, sebagai kerangka penanganan yang perlu dijalankan.
Selain fokus pada pengendalian populasi hewan, ia menyoroti pentingnya perlindungan ras hewan lokal seperti anjing Kintamani asal Bali.
Charles mengingatkan bahwa anjing Kintamani telah diakui secara internasional oleh Fédération Cynologique Internationale, sehingga pengelolaan buruk terkait rabies dapat mengancam potensi ras tersebut.
Penegakan aturan nasional yang melarang perdagangan daging anjing dan kucing diharapkan menjadi salah satu langkah konkret menuju tujuan Indonesia bebas rabies.







