Pemerintah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah honorer non-ASN, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar.
Pernyataan itu disampaikan Ansory usai menghadiri rapat kerja spesifik Komisi VIII bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dan jajaran kabupaten/kota se-Aceh di Banda Aceh, Rabu 24 Juni 2026.
Ansory mengatakan kebijakan penambahan insentif dimaksudkan untuk memberi semangat dan meningkatkan kebahagiaan bagi guru honorer yang bekerja dengan keterbatasan.
Komisi VIII DPR RI sebelumnya menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun.
Anggaran tambahan itu akan diprioritaskan untuk tiga program strategis, yakni percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta peningkatan insentif bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Untuk program peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat, DPR mengalokasikan tambahan sebesar Rp295,8 miliar.
Anggaran tersebut dirancang untuk menaikkan besaran insentif hingga mencapai Rp1,5 juta per bulan, dengan pencairan yang dijadwalkan mulai akhir Juni 2026.
Sebelumnya, guru honorer madrasah non-ASN hanya menerima insentif sebesar Rp250 ribu per bulan, sehingga Komisi VIII dan Kementerian Agama menilai perlu ada peningkatan signifikan.
Ansory juga menyebut bahwa Komisi VIII memperkirakan besaran kenaikan berada di kisaran Rp1 juta sampai Rp1,5 juta sebelum penetapan alokasi definitif.
Kebijakan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk perhatian bagi guru honorer madrasah yang tidak terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Secara nasional, lebih dari 230 ribu guru honorer madrasah diperkirakan akan menerima manfaat dari peningkatan insentif tersebut.
Di provinsi Aceh, jumlah penerima diperkirakan mencapai sekitar 2.200 orang.
Penambahan insentif diharapkan menjadi dukungan nyata dalam pelaksanaan tugas pendidikan serta memperkuat kualitas layanan pendidikan keagamaan di berbagai daerah.







