Pernyataan Cornelis, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menyoroti beban yang ditimbulkan oleh pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) terhadap keuangan daerah.
Ia menyatakan kondisi ini memaksa beberapa pemerintah daerah menghadapi ancaman pemutusan kontrak atau pemotongan tunjangan bagi P3K.
Cornelis menilai pemerintah pusat gagal memenuhi komitmen untuk menambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula telah disepakati sebagai solusi pembiayaan.
Menurutnya, penambahan dukungan anggaran melalui APBN dalam bentuk DAU harus segera direalisasikan agar beban fiskal daerah tidak meluas.
Di saat yang sama, Cornelis mengingatkan bahwa saat perumusan kebijakan di Komisi II DPR RI pernah ada kesepakatan untuk menambah DAU; ia menyebut sikap pemerintah sebagai wanprestasi terkait hal tersebut.
Ia juga menekankan perlunya menyelesaikan pembiayaan bagi kelompok prioritas P3K sebelum membuka kebijakan rekrutmen baru.
Kelompok prioritas yang dimaksud meliputi tenaga guru, sektor kesehatan, dan penyuluh pertanian, yang menurut Cornelis harus didahulukan penyelesaiannya.
Cornelis mempertanyakan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rekrutmen P3K bila tidak disertai kepastian pembiayaan, karena pemberian tugas dan wewenang semestinya dilengkapi anggaran sesuai prinsip otonomi daerah.
Krisis gaji P3K ini, tambahnya, dipicu ketidakmampuan fiskal sejumlah daerah untuk membayar honorarium akibat aturan batas maksimal belanja pegawai serta pemangkasan dana transfer ke daerah.
Isu ini kembali mencuat setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat pada 15–17 Juli 2026 untuk menyerap aspirasi daerah terkait kebijakan fiskal dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.







