Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto meminta pemerintah meninjau kembali rancangan ketentuan kadar nikotin dan tar yang disiapkan sebagai aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.
Ia menekankan pentingnya memastikan aturan itu tidak mengancam kelangsungan sektor pertembakauan nasional.
Panggah mendorong agar pemerintah mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi secara seimbang.
Menurutnya, tanpa kata tengah yang layak, ambang batas nikotin dan tar berpotensi menurunkan kemampuan industri menyerap tembakau lokal Indonesia.
Ia menunjuk pada karakteristik tembakau lokal yang dikenal berkualitas tinggi dengan kadar nikotin khas sebagai alasan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan standar.
Panggah memperingatkan bahwa penurunan penyerapan hasil panen akan berdampak langsung pada pendapatan petani.
Ia juga mengingatkan konsekuensi makro berupa berkurangnya penerimaan negara dan meningkatnya pengangguran terutama pada sektor perkebunan tembakau.
Pernyataan tersebut disampaikan Panggah di Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.
Dalam paparan ekonominya, Panggah menyebut industri hasil tembakau menyumbang lebih dari Rp200 triliun setiap tahun melalui cukai hasil tembakau (CHT).
Selain itu, sektor ini diperkirakan menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja apabila termasuk distribusi dan usaha pendukung lainnya.
Karena itu, menurut Panggah, negara harus menempatkan posisi industri pertembakauan secara adil agar kebijakan kesehatan tidak mengikis aspek ekonomi secara berlebihan.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menambahkan bahwa negara perlu hadir untuk melindungi petani tembakau.
Firman menilai petani kerap menjadi pihak paling dirugikan akibat kebijakan lintas kementerian yang belum selaras dan masih terpengaruh ego sektoral.
Ia mendesak agar petani tidak diperlakukan semata sebagai sumber penerimaan negara tanpa perlindungan memadai, dan menegaskan, “Negara harus hadir.”
Firman juga menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antarkementerian dalam merumuskan angka batas nikotin dan tar agar tidak menambah beban petani.
Usulan angka batas maksimal yang diajukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menuai penolakan dari ekosistem tembakau, terutama kalangan petani.
Para petani menilai batas maksimal yang diusulkan sulit dicapai dan khawatir kebijakan tersebut akan mengancam kesejahteraan serta keanekaragaman hayati komoditas tembakau lokal, termasuk tembakau srintil.







