Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Charles Honoris memperingatkan bahwa pemotongan transfer ke daerah (TKD) berpotensi menggerus mutu layanan kesehatan di sejumlah wilayah.
Melalui akun Instagram resminya, @charleshonoris, politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan kekhawatiran atas dampak penyusutan ruang fiskal pada sektor kesehatan daerah.
Charles menyebut banyak pemerintah daerah kesulitan membayar tunjangan dan insentif tenaga kesehatan serta uang lembur yang kini mengalami pengurangan signifikan.
Ia juga mencatat ada pemerintah daerah yang mulai terkendala dalam pengadaan obat-obatan dan barang medis habis pakai akibat keterbatasan anggaran.
Selain itu, beberapa daerah bahkan menemukan hambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan karena beban fiskal yang menyusut.
Menurut Charles, gangguan pada ketersediaan obat dan kelancaran pembiayaan tenaga kesehatan akan langsung merugikan masyarakat pengguna layanan.
Ia menegaskan kebijakan pemotongan ruang fiskal tidak boleh dibiarkan tanpa solusi operasional untuk menjaga kesinambungan layanan publik.
Charles menilai pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan ketika daerah kehilangan kemampuan fiskal.
Jika daerah tidak mampu lagi memenuhi hak nakes, menyediakan obat, atau melunasi iuran BPJS, ia menegaskan bahwa APBN harus hadir untuk menutup kekurangan tersebut.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan agar kebijakan fiskal tidak mengorbankan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.







