Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menggelar public hearing untuk memperkuat kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Forum tersebut memberi ruang kepada masyarakat, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait layanan karantina.
Kegiatan diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 Satuan Pelayanan Soekarno-Hatta pada Kamis, 30 Juli 2026.
Acara ini merupakan bagian dari upaya Badan Karantina Indonesia dalam meningkatkan mutu layanan sekaligus menjaga keamanan hayati nasional.
Kepala Karantina Banten, Duma Sari, menyatakan seluruh prosedur layanan telah dirancang berdasarkan prinsip cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.
Standar layanan ditegakkan melalui Service Level Agreement (SLA) dengan waktu penyelesaian berkisar antara 30 menit hingga 21 hari kerja, disesuaikan jenis layanan dan tingkat risiko komoditas.
Menurut Duma, pengembangan sistem layanan berbasis digital sedang dipercepat untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025, Karantina Banten meraih nilai 91,01 dan memperoleh kategori Sangat Baik.
Kenaikan tingkat kepuasan masyarakat ditengarai oleh kemudahan prosedur, kecepatan layanan, dan profesionalisme petugas.
Layanan antararea tercatat sebagai layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat, diikuti layanan ekspor dan impor yang mendukung kelancaran lalu lintas komoditas.
Duma menekankan bahwa public hearing berperan penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menyerap aspirasi untuk evaluasi layanan.
Masukan dari peserta akan dijadikan bahan perbaikan sehingga layanan lebih sesuai kebutuhan pengguna; ke depan fokus pada digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan perluasan transparansi.
Perwakilan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Andi, mengapresiasi penyelenggaraan forum sebagai langkah konkret dalam pencegahan maladministrasi.
Andi menyoroti bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya dinilai dari kecepatan, tetapi juga konsistensi penerapan standar, keterbukaan informasi, serta efektivitas sistem pengaduan masyarakat.
Dalam aspek penegakan hukum, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tim penegakan hukum Karantina Banten menangani 25 kasus penyelidikan, 4 kasus penyidikan, serta menyelesaikan 1 perkara yang berkekuatan hukum tetap.
Inspektur Badan Karantina Indonesia, Abdul Hapit, menegaskan bahwa pelayanan publik berkualitas memerlukan sistem pengawasan internal yang kuat dan budaya integritas di seluruh organisasi.
Menurut Hapit, pengawasan internal tidak hanya memastikan kepatuhan regulasi, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik.
Karantina Banten berharap forum ini mempererat kolaborasi antar pemerintah, Ombudsman, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan layanan publik profesional dan bebas maladministrasi dalam menghadapi tantangan perlindungan keamanan hayati ke depan.







