Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas pungutan liar menyusul viralnya praktik pungli yang melibatkan oknum pegawai Dinas Perhubungan terhadap seorang sopir.
Gilang menilai kejadian itu mesti dijadikan momen evaluasi oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki pengawasan dan tata kelola pelayanan publik.
Ia menekankan perlunya peningkatan pembinaan terhadap aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pelayanan.
Menurutnya, pembinaan tersebut sebaiknya dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama pimpinan daerah secara berkelanjutan.
Sebagai langkah konkrit, Gilang menyarankan Pemkot Bekasi membentuk satgas yang beranggotakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dapat melakukan razia dan tindakan preventif.
Usulan pembentukan satgas itu disampaikan pada Senin 3 Agustus 2026 sebagai respons atas sorotan publik terhadap praktik pungli di lingkungan pemerintahan daerah.
Gilang juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa modus serupa dilaporkan terjadi di instansi lain, berdasarkan sejumlah aduan masyarakat yang masuk.
Ia menyatakan dugaan penyebab munculnya praktik pungli adalah kurangnya pembinaan kepada ASN sehingga tidak memahami beratnya sanksi yang bisa dijatuhkan.
Gilang meminta agar eksekutif tidak hanya fokus memberikan sanksi ketika ada temuan, tetapi juga menerapkan langkah preventif dan pembinaan intensif untuk mencegah kerugian bagi masyarakat.
Warga didorong melaporkan setiap indikasi pungli atau penyimpangan pelayanan kepada DPRD Kota Bekasi agar dapat diadvokasi dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi.
Dalam kasus yang menjadi viral belakangan, dilaporkan lima pelaku mendapat sanksi pemecatan dengan tidak hormat.
Gilang menegaskan harapannya agar Kota Bekasi menjadi contoh daerah yang bersih dari pungli dan bukan tempat berlanjutnya praktik penyimpangan pelayanan publik.







