Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mempertanyakan ancaman pidana bagi aparat penegak hukum (APH) yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan saat proses perampasan aset.
Pertanyaan itu disampaikan saat Komisi III melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dua pengacara senior, Juniver Girsang dan Maqdir Ismail.
RDPU tersebut digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (3/8/2026).
Gus Falah menyorot bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam praktik perampasan, antara lain salah rampas, penggelapan aset, dan pengurangan aset.
Ia juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset, karena telah terdapat aturan di Mahkamah Agung.
Satu aturan yang disebutkan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau tindak pidana lain.
Peraturan lain adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Gus Falah mengingatkan bahwa terdapat anggota Peradi yang berhubungan dengan kedua PERMA tersebut dan meminta masukan mengenai kendala utama dalam perampasan aset milik pihak ketiga beriktikad baik.
Pembahasan dalam RDPU dimaksudkan untuk menghimpun masukan dari para praktisi hukum sebagai bahan penyusunan RUU Perampasan Aset.







