Bupati Deliserdang dr. Asri Ludin Tambunan menetapkan pejabat sementara (PJ) sebagai Wakil Direktur II Bidang Pelayanan Medis di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.
Penunjukan tersebut menuai sorotan publik karena RSUD tipe B umumnya mensyaratkan posisi itu diisi oleh dokter, minimal dengan gelar S2 di bidang kesehatan.
Alasan yang dikemukakan pihak pemerintahan adalah keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan RSUD Amri Tambunan.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deliserdang, Faisal Rahman, S.STP M.AP, membenarkan pengangkatan itu.
Faisal menyampaikan bahwa pengangkatan PJ telah memperoleh Persetujuan Teknis (Pertik) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
Menurutnya, persetujuan tersebut menjadikan pengangkatan administrasi itu tidak bermasalah secara kepegawaian.
Faisal juga menegaskan keputusan diambil berdasarkan kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan kelayakan pangkat pejabat yang ditunjuk.
Sikap Fauisal ini mempertentangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009.
Peraturan tersebut pada Bagian Ketiga Pasal 11 ayat 1 menyatakan wakil direktur bidang pelayanan medis untuk rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan tenaga kesehatan harus berlatar belakang Dokter Spesialis atau Dokter dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) bidang kesehatan.
Pernyataan bahwa penunjukan non-dokter tidak berdampak pada akreditasi rumah sakit juga diutarakan oleh Faisal.
Ia menyatakan akreditasi lebih ditentukan oleh program, keuangan, dan keselarasan visi misi, bukan hanya oleh komposisi SDM.
Pendapat itu bertolak belakang dengan praktik penilaian akreditasi Kementerian Kesehatan yang memasukkan pemenuhan standar SDM dan kompetensi pimpinan medis sebagai unsur penting.
Sampai berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani, MKM, belum memberikan respons atas konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp.







