Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penertiban terhadap 13 titik pertambangan tanpa izin di sepanjang aliran Sungai Ular dan kawasan Desa Titi Besi pada Jumat (26/6).
Dari total tersebut, 11 titik berada di Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan dua titik teridentifikasi di kawasan Sungai Ular, Kabupaten Serdang Bedagai.
Seluruh kegiatan penambangan dihentikan di lokasi-lokasi yang ditertibkan.
Para pengelola tambang diberi instruksi untuk segera mengurus perizinan jika hendak melanjutkan usaha secara legal.
Operasi ini melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, serta Satpol PP Sumut bersama pemerintah kabupaten setempat.
Meski demikian, pengalaman sebelumnya menunjukkan lokasi tambang ilegal berpotensi aktif kembali setelah razia jika tidak ada pengawasan lanjutan dari pihak daerah.
Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menekankan bahwa komitmen dan pengawasan dari kepala daerah beserta jajarannya menjadi kunci agar penertiban tidak sia-sia.
Dedi mengingatkan perlunya monitoring berkala dan penegakan aturan secara konsisten untuk mencegah pembukaan kembali tambang-tambang yang telah ditutup, seperti disampaikan di Medan pada Senin (29/6).
Ia juga memperingatkan bahwa aktivitas tambang ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan dan merusak infrastruktur jalan akibat lalu lintas alat berat.
Berdasarkan regulasi yang ada, baik pelaku tambang ilegal maupun pembeli hasil tambang dapat sama-sama dijerat pidana.
Penertiban ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur H. Surya untuk menata kegiatan pertambangan sesuai ketentuan hukum dan melindungi lingkungan serta infrastruktur.
Kepala Dinas LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyatakan kondisi beberapa lokasi tambang di sepanjang Sungai Ular cukup memprihatinkan dan mayoritas tidak memenuhi syarat untuk memperoleh persetujuan lingkungan.
Tanpa pengawasan ketat dari bupati, camat, pemerintah desa, dan aparat penegak perda, dikhawatirkan tambang ilegal yang telah ditutup akan kembali beroperasi dan mengulang kerusakan yang sama.







