Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ke-5 Tahun 2026 sekaligus meluncurkan QRIS Dinamis Pajak Daerah, QRIS Pariwisata Terintegrasi (QRISPATI), serta Smart Cash Simalungun.
Peluncuran dilakukan oleh Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih di Balai HarungguaN Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (24/8).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintahan serta meningkatkan kemudahan layanan publik bagi masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan, menyatakan HLM P2DD ke-5 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan mencapai target digitalisasi transaksi daerah.
Dari sisi pengeluaran, Pemkab telah mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.
Tercatat sebanyak 10 perangkat daerah aktif memanfaatkan KKPD untuk kebutuhan belanja daerah.
Untuk penerimaan daerah, pengembangan sistem pembayaran digital terus dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak.
Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini terintegrasi dengan sistem pembayaran digital dan layanan perbankan untuk memudahkan wajib pajak.
Pemkab juga menerapkan pembayaran pajak menggunakan QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi pengelolaan pajak daerah.
Di sektor pariwisata, QRISPATI diterapkan sebagai solusi pembayaran digital terintegrasi yang memungkinkan pembagian penerimaan secara otomatis sesuai peruntukan.
Seluruh inovasi tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkab Simalungun, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Perwakilan Bank Sumut, Muhammad Sadli selaku Kepala Divisi Bank Sumut Pusat, mengatakan transformasi digital harus menghadirkan layanan perbankan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Simalungun.
Sadli juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan penguatan pada acara tersebut.
Menurut Sadli, percepatan digitalisasi tidak hanya soal transaksi, tetapi juga tentang membangun akses keuangan yang sehat, inklusif, dan aman bagi masyarakat.
Bank Sumut berharap implementasi inovasi digital dapat memodernkan sektor pariwisata tanpa menghilangkan karakter serta kekhasan daerah.
Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan digitalisasi merupakan langkah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien.
Bupati berharap inovasi ini mempermudah pembayaran pajak dan retribusi, menekan biaya administrasi, mengurangi risiko kebocoran, serta mempercepat pelayanan publik.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut atas dukungan termasuk penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp699.875.889.
Kolaborasi antara Pemkab, Bank Indonesia, Bank Sumut, dunia perbankan, dan pemangku kepentingan diharapkan mendorong Simalungun menuju pelayanan publik yang lebih modern dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
HLM P2DD ke-5 Tahun 2026 menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan digitalisasi daerah yang lebih luas, aman, dan inklusif demi kemajuan Kabupaten Simalungun.







