Budi Sulistyono, anggota Komisi VI DPR RI yang akrab disapa Kanang, meminta agar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III beserta subholding meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan dan memperkuat keterlibatan masyarakat guna mendukung target swasembada pangan nasional.
Pernyataan itu disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PTPN III dan subholding yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (6/7/2026), dan dikutip Kamis (9/7/2026).
Kanang menilai model bisnis pertanian saat ini belum mencapai efisiensi yang memadai sehingga produktivitas perlu ditingkatkan untuk memperoleh hasil lebih optimal.
Dalam rapat, Komisi VI menelaah laporan kinerja PTPN III yang mencatat capaian laba bersih sebesar Rp6,3 triliun.
Meski mengapresiasi laba tersebut, Kanang menekankan bahwa peningkatan keuntungan harus diimbangi efisiensi pengelolaan lahan yang saat ini mencapai sekitar 1,1 juta hektare.
Ia menyoroti produktivitas tebu yang rata-rata berada pada kisaran 60–70 ton per hektare dan menyatakan bahwa potensi produksi masih dapat ditingkatkan hingga sekitar 100 ton per hektare, bahkan di beberapa negara mampu mencapai 200 ton per hektare.
Untuk itu, Kanang meminta intensifikasi serius melalui perbaikan kualitas bibit, sistem budidaya, pengairan, serta tata kelola perkebunan agar dukungan terhadap ketahanan pangan dan pasokan bahan baku industri gula nasional menjadi lebih kuat.
Selain pangan, ia melihat peluang mengembangkan komoditas perkebunan seperti tebu dan singkong sebagai bahan baku energi terbarukan.
Namun, Kanang mengingatkan agar beban investasi tidak sepenuhnya dibebankan kepada PTPN.
Menurutnya, jika pengembangan ini menjadi bagian dari misi negara, pemerintah harus hadir memberikan dukungan dan merancang skema dukungan secara bertahap karena investasi yang diperlukan besar.
Masalah konflik agraria juga menjadi sorotan karena dinilai dapat memengaruhi kinerja perusahaan; ia mengutip sengketa lahan di Pagaran Tapah sebagai salah satu contoh yang perlu penyelesaian.
Kanang menilai paparan PTPN III belum menunjukkan desain pelibatan masyarakat yang komprehensif melalui pola kemitraan seperti plasma maupun inti.
Ia menegaskan perlunya rancangan kembali skema kemitraan agar masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari pengelolaan lahan, sekaligus mencegah konflik dan meningkatkan produktivitas.
Sebagai penutup, legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII tersebut menekankan penghormatan terhadap hak masyarakat, termasuk tanah ulayat dan tanah adat yang telah dikelola sebelum berdirinya negara.
“Negara dan masyarakat harus menyatu. Tanah ulayat dan tanah adat tidak boleh dikesampingkan karena keberadaannya harus diakui,” pungkasnya.







