Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan dengan keterlibatan publik yang nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah pada Kamis, 9 Juli 2026.
Menurut Hetifah, masukan dari berbagai daerah dan kelompok kepentingan menjadi komponen penting dalam merumuskan substansi RUU Sisdiknas.
Proses legislasi ini telah berjalan sejak Januari 2025 dan melibatkan rangkaian kegiatan selama lebih dari satu tahun.
Komisi X mencatat bahwa selama periode tersebut telah diselenggarakan rapat, kunjungan kerja, diskusi publik, serta konsultasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Partisipasi akademisi, organisasi profesi, penyelenggara pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga dijadikan bagian dari proses.
Pada rapat internal Komisi X DPR yang digelar Rabu (8/7), disepakati agar RUU Sisdiknas dilanjutkan ke tahap harmonisasi melalui penyerahan draf kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Hetifah menuturkan bahwa tahapan harmonisasi di Baleg krusial karena RUU ini bertujuan mengintegrasikan berbagai aturan pendidikan yang saat ini tersebar ke dalam satu kerangka regulasi yang lebih terpadu.
Meski sudah memasuki fase harmonisasi, Komisi X tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan pada tahapan berikutnya.
Setelah harmonisasi rampung, RUU Sisdiknas akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk dimintakan persetujuan sebagai usul inisiatif DPR.
Jika disetujui, pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama pemerintah pada pembicaraan tingkat I sebelum RUU dibawa ke rapat paripurna tingkat II untuk pengesahan.
RUU Sisdiknas dirancang memuat 16 bab dan 257 pasal.
Beberapa materi strategis yang diatur meliputi perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun; penguatan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan industri; serta pengakuan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
Selain itu, RUU ini mengatur peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru serta dosen; perlindungan peserta didik dan tenaga pendidik; integrasi data pendidikan nasional; serta penegasan alokasi minimal 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan.







