Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, menyoroti dampak kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terhadap kondisi keuangan pemerintahan desa saat kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Budi mengatakan bahwa kebijakan tersebut mengakibatkan pengurangan alokasi dana desa sekitar Rp 300-600 juta per desa, dikutip Senin (20/7/2026).
Ia memperingatkan bahwa pengurangan anggaran tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan penyediaan layanan dasar di tingkat desa.
Budi menegaskan perlunya perencanaan fiskal yang matang dari pemerintah pusat agar kebijakan strategis tidak mengganggu rencana pembangunan desa dan pelayanan publik.
Kunjungan Banggar ke Jawa Timur juga mengangkat isu perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang memengaruhi kemampuan daerah menjalankan program prioritas nasional.
Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Banggar DPR RI, menyoroti persoalan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasca berakhirnya moratorium rekrutmen.
Wihadi menyatakan bahwa meskipun moratorium telah berakhir, penerimaan PPPK masih berlangsung dan ini menjadi persoalan bagi kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang baik dapat membantu pembayaran gaji PPPK, namun beban tunjangan yang besar dan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) turut menekan kemampuan pembiayaan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dari Rp 11,2 menjadi Rp 8,8 triliun sehingga Jatim kehilangan sekitar Rp 2,8 triliun.
Adhy mengatakan kondisi itu memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui efisiensi serta mencari skema creative financing dengan mengoptimalkan aset daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menilai tantangan terbesar terdapat pada tingkat kabupaten dan kota yang masih bergantung tinggi pada dana transfer pusat, sehingga perlu strategi untuk memperluas sumber pendapatan daerah.
Adhy juga mengusulkan pemberian fleksibilitas lebih besar dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
Secara garis besar, kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Jawa Timur dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program prioritas nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan di daerah.







