Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah telah menyesuaikan tarif layanan terkait kewarganegaraan, mencakup permohonan naturalisasi dan pelepasan status Warga Negara Indonesia (WNI).
Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Menkum, revisi biaya diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan karena Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak mengalami perubahan selama sepuluh tahun terakhir.
Salah satu penyesuaian yang mendapat perhatian publik adalah kenaikan tarif permohonan menjadi warga negara dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta.
Menkum menjelaskan bahwa calon WNI yang mengajukan permohonan umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang memadai sehingga kenaikan tarif tersebut dianggap proporsional.
Dia menambahkan bahwa syarat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin dinaturalisasi tetap sama, yakni sudah tinggal lima tahun di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut.
Untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan, biaya juga dinaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta.
Jumlah warga yang mengajukan pelepasan status dinilai sangat kecil, sekitar 100 sampai 300 orang, sehingga kenaikan tarif itu dianggap tidak berdampak signifikan terhadap populasi nasional yang mencapai 300 juta.
Menkum juga menekankan bahwa pemeliharaan sistem digital yang dikembangkan Kementerian membutuhkan anggaran operasional.
Transformasi digital ini disebut-sebut sebagai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mempercepat proses digitalisasi dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berencana menggelar rapat koordinasi dengan 14-15 kementerian lembaga.







