Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padanglawas (Palas) memperkuat verifikasi data objek pajak sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Plt Kepala BPPKAD Palas, Rikhmad Siregar, didampingi Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Nurhawa Sari Siregar, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan, Kamis (27/8).
Rikhmad menjelaskan bahwa sejumlah permasalahan masih ditemukan pada Nomor Objek Pajak (NOP) dari tahun ke tahun, termasuk tumpang tindih dan banyaknya NOP yang belum melalui proses verifikasi ulang.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penetapan NOP mencapai 78.425 objek pajak dengan nilai penetapan Rp5.096.924.292.
Dari nilai tersebut, realisasi mencapai Rp4.012.063.979 atau 78,7 persen.
Untuk menanggulangi masalah itu, BPPKAD rutin melakukan pemutakhiran data objek pajak setiap tahun sesuai hasil verifikasi tingkat desa dan lingkungan.
Verifikasi diperlukan karena dapat terjadi perubahan atau pengalihan kepemilikan objek pajak, adanya objek yang tidak teridentifikasi, maupun data fiktif.
Selain itu, BPPKAD terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar proses verifikasi berjalan efektif dan mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Untuk tahun 2026, penetapan NOP tercatat 79.151 dengan nilai Rp5.129.515.838.
Realisasi per 27 Agustus 2026 tercatat Rp1.934.464.920 atau 37,7 persen dari nilai penetapan.
Rikhmad menegaskan BPPKAD akan terus mengupayakan verifikasi dan pembaruan data objek pajak secara maksimal demi mendorong peningkatan pendapatan daerah.







