Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengumumkan rencana penyederhanaan proses perizinan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah ini diambil dalam rangka mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di berbagai daerah.
“Kita akan mempermudah perizinannya, tapi standar-standarnya tidak bisa turun. Kita akan mempermudah tentu dengan mencari cara bagaimana mempercepat hal tersebut,” kata Taruna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Taruna menegaskan bahwa percepatan perizinan ditujukan agar produk UMKM desa dapat lebih cepat masuk ke ekosistem Kopdes Merah Putih tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan mutu.
BPOM menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh keberhasilan program tersebut dengan berbagai langkah administratif dan teknis.
Menurut Taruna, permohonan perizinan dari pelaku UMKM meningkat dalam beberapa waktu terakhir, yang menunjukkan antusiasme tinggi dari sektor usaha kecil.
Sebagai bagian dari mekanisme pendukung, BPOM akan melakukan penyaringan terhadap produk yang akan masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih.
Prioritas akan diberikan kepada produk-produk dalam negeri untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal di pasar yang lebih luas.
BPOM juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait skema pengawasan dan distribusi produk dalam jaringan Kopdes Merah Putih agar peredaran barang aman dan terkontrol.
Taruna menekankan kembali bahwa percepatan proses tidak berarti menurunkan tingkat pengawasan; seluruh produk tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan.
Dengan kebijakan ini, diharapkan produk yang beredar aman, memiliki mutu yang terjamin, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.







