Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyelidikan terkait tata cara pemeriksaan dan pemberian opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Penyelidikan ini difokuskan pada proses bagaimana pemeriksaan dilakukan dan dasar pemberian opini oleh BPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pendalaman dilakukan dengan memeriksa lima saksi yang berasal dari tim review BPK.
Budi menyatakan hal tersebut pada Kamis 16 Juli 2026.
Penyidik menilai pengetahuan para saksi mengenai mekanisme pemeriksaan BPK, termasuk cara pemberian opini audit.
Salah satu yang ditelusuri adalah perubahan opini atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim, yang semula berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kemudian berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
KPK menduga ada pengondisian terhadap beberapa temuan audit yang menyebabkan perubahan opini tersebut.
Lima saksi yang diperiksa adalah Ayub Amalia, Roni Altur, Gunawan, Flora Anita Diassari, dan Argo Waskito.
Mereka tercatat sebagai ASN BPK dan tergabung dalam Tim Review Pusat Pemeriksaan LKPD Kabupaten Muara Enim 2025.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dan menahan mereka di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Tiga tersangka diduga sebagai pemberi suap, salah satunya adalah Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison.
Dua pihak lain dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA) yang ikut ditetapkan sebagai tersangka adalah Cory Erin Hardi dan Fika.
Sementara dua tersangka penerima suap adalah ASN BPK, Titin Rita Lestari, serta pihak swasta, Augusz Dewanggara.
KPK juga menyatakan akan mendalami hubungan antara Augusz Dewanggara dengan Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi.
Augusz, yang sering dipanggil Angga, diduga merupakan orang kepercayaan Bobby, menurut keterangan penyidik.







