Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat pengawasan atas keamanan pangan setelah pengesahan ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement.
Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen di tengah melonjaknya arus perdagangan di kawasan ASEAN.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan perjanjian tersebut menjadi instrumen krusial bagi perlindungan konsumen dan kelancaran peredaran pangan aman di kawasan.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 21 Juli 2026.
Taruna menekankan pentingnya harmonisasi regulasi nasional sebagai bagian dari ratifikasi.
Ia juga menyoroti penerapan analisa risiko karena tidak semua produk pangan dapat dipastikan aman di seluruh wilayah.
Untuk menjamin tingkat keamanan, BPOM akan terus melakukan registrasi, inspeksi, surveillance, dan penegakan hukum terhadap produk pangan.
Menurut Taruna, prosedur pemeriksaan dan pendaftaran tersebut menjadi fondasi agar produk yang beredar aman bagi konsumen.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perjanjian ini memperkuat harmonisasi regulasi keamanan pangan antarnegara anggota ASEAN.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan diharapkan dapat memudahkan perdagangan pangan aman dengan menghapus hambatan teknis antarnegara.
Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan ratifikasi ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement melalui Peraturan Presiden.
Pemerintah menyatakan harapan agar implementasi kebijakan itu dapat memperluas arus perdagangan sekaligus menjaga keamanan pangan nasional.







