I Ketut Suwendra menegaskan bahwa hasil ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus langsung dinikmati oleh masyarakat yang sehari-hari menjaga dan merawat hutan.
Pernyataan itu disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, dikutip Selasa (21/7/2026).
Menurut I Ketut, pihak yang menanam, merawat, dan menjaga kawasan hutan memiliki kontribusi konkret terhadap serapan emisi karbon.
Oleh karena itu, ia menilai mereka semestinya menjadi penerima manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan.
Ia juga mengingatkan bahwa skema perdagangan karbon harus dirancang untuk memberikan insentif yang adil bagi masyarakat pengelola hutan.
Insentif yang tepat, kata I Ketut, akan mendorong upaya konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan.
I Ketut menyoroti posisi strategis Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kebijakan nilai ekonomi karbon.
Provinsi tersebut memiliki luas kawasan hutan yang besar, tetapi juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang signifikan.
Untuk itu, ia mengusulkan agar pembagian manfaat antara pemerintah pusat dan daerah diperhitungkan dalam tata kelola nilai karbon.
Selain itu, sebagian pendapatan dari nilai ekonomi karbon perlu dialokasikan kembali ke daerah sebagai dukungan pembiayaan perlindungan hutan.
Penempatan anggaran ini, menurut I Ketut, sebaiknya difokuskan pada pencegahan kebakaran hutan dan menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
I Ketut, Politisi Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa dana dari perdagangan karbon tidak hanya masuk ke pusat dan daerah, tetapi harus kembali ke tingkat lokal untuk memperkuat upaya perlindungan hutan.







