MEDAN, Jenggala – Rencana penghapusan sistem rujukan berjenjang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diwacanakan Kementerian Kesehatan mulai mendapat perhatian di daerah, termasuk di Sumatera Utara. Namun hingga kini, implementasinya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Selama ini, sistem rujukan berjenjang mengharuskan pasien melalui alur pelayanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe C, naik ke tipe B, hingga akhirnya ke rumah sakit tipe A. Jalur ini dinilai cukup panjang dan berpotensi menambah biaya serta waktu bagi pasien.
Kementerian Kesehatan menilai skema tersebut kurang efisien karena pasien harus melalui beberapa fasilitas kesehatan sebelum mendapatkan layanan yang sesuai.
Dengan rencana penghapusan rujukan berjenjang, pasien diharapkan dapat langsung mengakses rumah sakit atau layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga lebih hemat biaya dan waktu.
Menanggapi hal ini, BPJS Kesehatan menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator.
“BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk terkait rujukan berjenjang maupun Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) apabila regulasinya sudah ditetapkan,” ujar Iwan Adriady, Asisten Deputi Bidang SDMUK BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Senin (4/5).
Ia menjelaskan, saat ini sistem rujukan berbasis kompetensi sebenarnya sudah diterapkan dalam program JKN. Dalam sistem tersebut, rujukan tetap dilakukan secara berjenjang, namun tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kesesuaian kompetensi layanan di rumah sakit yang dituju.
“Dengan pendekatan ini, proses rujukan menjadi lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan kebutuhan klinis pasien serta kesiapan layanan di fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga tengah mempersiapkan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menghadirkan layanan rawat inap yang lebih adil dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN.
Melalui KRIS, standar pelayanan akan diseragamkan dengan mengacu pada 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh seluruh fasilitas kesehatan, sehingga kualitas layanan diharapkan menjadi lebih merata.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa keberlanjutan Program JKN tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan BPJS semata, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pihak, termasuk fasilitas kesehatan dan masyarakat.
“Program JKN adalah wujud gotong royong seluruh masyarakat Indonesia. Keberlanjutannya sangat bergantung pada partisipasi semua pihak untuk menjaga sistem ini tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.
Di Sumatera Utara sendiri, belum ada langkah teknis yang dilakukan terkait rencana penghapusan rujukan berjenjang, mengingat kebijakan tersebut masih dalam tahap wacana dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. (wsp/m32/d2)
Jenggala







