BPJS Kesehatan memperkuat sinkronisasi kebijakan lintas sektor untuk menyelaraskan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memaparkan pembaruan skema kerja sama antarlembaga negara pada kesempatan yang digelar di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Selasa, 30 Juni 2026.
Pujowaskito menegaskan transformasi digital akan terus dilanjutkan dan saat ini sedang dilakukan pilot terhadap sistem ‘intelligent claim’.
Rencana berikutnya adalah pembangunan sebuah portal aplikasi yang dapat mengakses ‘electronic clinical pathway’ sehingga standar pembayaran dapat diterapkan dengan metode ‘activity-based costing’.
Dalam kesempatan yang sama, BPJS meluncurkan aplikasi penunjang pemantauan status kepesertaan bernama PASTI JKN.
PASTI JKN, yang kepanjangannya Pantau Status Kepesertaan dan Informasi Jaminan Kesehatan Nasional, ditujukan untuk memudahkan peserta—khususnya segmen PBI Jaminan Kesehatan dan PBPU yang didaftarkan Pemda—mengetahui status kepesertaannya secara cepat dan akurat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mendorong adanya dasar hukum baru untuk mempercepat reaktivasi kepesertaan warga kurang mampu.
“Sudah ada kok di Perpres Jaminan Kesehatan yang sekarang sudah ada di Setneg. Di situ disampaikan kalau dia (peserta JKN-red) sudah nyicil, kalau dia udah nyicil, dia bisa dapat manfaat, tapi terbatas,” ujarnya.
Kunta menambahkan kehadiran perwakilan berbagai kementerian menjadi bentuk dukungan terhadap upaya perluasan perlindungan kesehatan nasional.
“Ada perwakilan dari Kementerian Sosial, perwakilan dari Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Kunta.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Rukijo memaparkan pembagian segmentasi kepesertaan yang memerlukan perhatian khusus dari pengelola program.
“Ada segmen yang cukup besar adalah segmen PBI, jumlahnya kuotanya 96,8 (juta-red). Ada segmen PBPU, Pekerja Bukan Penerima Upah, yang jumlahnya cukup banyak. Dan itu tentunya nanti perlu perhatian tersendiri,” ujarnya.
Rukijo berharap mekanisme pengawasan yang ketat dapat mempercepat perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal dan memastikan kerangka kerja dijalankan secara disiplin.
“Ini saya kira ada inisiatif yang baru yang mudah-mudahan nanti kita bisa dukung semuanya. Dan tentunya kami dari Dewan akan nanti sesuai tugasnya adalah mengawasi dan memonitor bagaimana implementasi dari aplikasi ini mudah-mudahan nanti bisa mengcover tadi atau paling enggak diakses oleh sekitar 32 juta peserta PBPU Mandiri,” ujar Rukijo.
Koordinasi strategis antarkementerian dipertahankan untuk mengawal perluasan akses layanan perlindungan sosial.
Kepatuhan terhadap regulasi dinilai sebagai kunci utama dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.







