Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak agar penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) ekstrem yang menimpa korban tidak memberikan celah bagi tersangka, Taufik Hidayat.
Ia menekankan kebutuhan proses penyidikan dan penuntutan yang teliti agar semua rangkaian perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.
Rieke memperingatkan bahwa kekeliruan dalam pengklasifikasian dasar hukum dapat berujung pada kegagalan penjatuhan hukuman.
Secara khusus, ia mengkritik argumentasi Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, yang mengaitkan perkara ini dengan Konvensi Anti-Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT).
Menurut Rieke, penerapan CAT pada kasus yang melibatkan warga sipil berisiko salah kaprah karena Pasal 1 CAT mensyaratkan keterlibatan pejabat publik atau aparat negara.
Ia menilai upaya memaksakan kerangka CAT pada perbuatan oleh non-aparat berpotensi dimanfaatkan pembela untuk menantang dasar hukum dakwaan.
Rieke mengusulkan agar perkara tersebut ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih tepat, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.
Ia menyatakan bahwa payung CEDAW menjadi landasan filosofis bagi lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasian Seksual (UU TPKS) serta KUHP Baru.
Dari sisi penuntutan, Rieke meminta Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kumulatif dan berlapis.
Contoh formulasi yang diminta meliputi pasal penganiayaan berat berencana di KUHP hingga pasal kekerasan seksual fisik berat dalam UU TPKS.
Lebih jauh, ia mengajukan beberapa rekomendasi resmi untuk memastikan pemulihan hak korban dan akuntabilitas pelaku.
Pertama, Komnas Perempuan diminta melakukan reposisi narasi hukum total ke kerangka CEDAW agar dokumen akademik dan kebijakan kembali presisi.
Kedua, Rieke menuntut penyitaan aset pelaku untuk kebutuhan restitusi finansial dan perawatan medis korban.
Ketiga, ia menolak segala bentuk penyelesaian di luar pengadilan atau mekanisme keadilan restoratif, dengan alasan derajat kekerasan dalam kasus ini termasuk ekstrem dan mematikan.
Rieke menegaskan agar pintu damai ditutup rapat dan tidak ada kompromi dalam penegakan hukum.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu (27/6), politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII itu juga mengajak masyarakat sipil untuk mengawal proses hukum agar berjalan profesional.
Ia menutup seruannya dengan meminta dukungan publik terhadap aparat penegak hukum agar keadilan publik dan perlindungan hak asasi perempuan terlaksana secara menyeluruh.







