Data resmi menunjukkan Kalimantan Tengah mengalami 19.992 titik panas antara 1 Januari hingga 22 Agustus 2026.
Angka tersebut dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalops Satgas Karhutla).
Selama periode yang sama tercatat 1.639 kejadian kebakaran yang telah ditangani oleh personel gabungan di wilayah provinsi ini.
Tim pemadam berhasil memadamkan lahan seluas 4.499,21 hektare berdasarkan laporan operasional di lapangan.
Namun, analisis citra satelit dari Kementerian Kehutanan mengonfirmasi total luas areal terbakar mencapai 7.634,46 hektare.
Catatan luas lahan terbakar tersebut menempatkan Kalimantan Tengah pada urutan kesembilan di tingkat nasional.
Sebanyak 13 kabupaten atau kota di provinsi ini telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran secara serentak.
Penetapan status darurat dimaksudkan untuk mempercepat langkah antisipasi terhadap meluasnya titik api di lapangan.
Operasi pemadaman diperkuat oleh pengerahan 10.700 personel gabungan lintas instansi.
Pasukan gabungan tersebut meliputi unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kehutanan, pemadam kebakaran, serta TNI.
Selain itu, Manggala Agni bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan relawan Masyarakat Peduli Api juga dikerahkan aktif di lapangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyampaikan laporan resmi dari Posko Aju kawasan Bandara Tjilik Riwut pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurut Toyib, data tersebut berasal dari laporan harian yang dikumpulkan dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Ia menegaskan bahwa perhitungan 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 mencatat 19.992 titik panas atau hotspot.
Pemerintah pusat turut memberikan dukungan sarana operasional dan supervisi terpadu dari sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Ahmad Toyib menyampaikan apresiasi atas supervisi dan arahan yang diberikan, termasuk dari tingkat presiden melalui kementerian teknis.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menginformasikan adanya rapat terbatas pemerintah yang diselenggarakan di lokasi terkait penanganan karhutla.
Rapat tingkat tinggi dilaksanakan di kawasan kota Pontianak dan Palangka Raya dengan kehadiran beberapa menteri serta pimpinan institusi keamanan dan daerah.
Teddy menyebutkan peserta rapat antara lain Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, Kepala BPBD Kalimantan Tengah dijadwalkan menjelaskan langsung kepada Bapak Presiden perkembangan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini.







