Sebuah laporan mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya di Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, menimbulkan keprihatinan luas.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jatim XI Madura, Hj. Ansari, mengecam peristiwa tersebut dan meminta agar kasus ini diusut secara tuntas.
Ia menekankan agar proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian dengan tetap menjaga asas praduga tak bersalah.
Prioritas utama, menurut Ansari, adalah keselamatan dan pemulihan psikologis korban yang berusia 14 tahun.
Pernyataan itu disampaikan Ansari pada Jumat (21/8/2026).
Ansari mengingatkan bahwa korban kekerasan seksual berada pada posisi sangat rentan.
Banyak korban sejak awal memilih bungkam karena rasa takut, tekanan psikologis, ancaman, atau ketergantungan pada orang dewasa, terutama ketika pelaku adalah sosok dekat.
Dalam kasus di Batumarmar, korban dilaporkan mengalami trauma berat dan sempat menyembunyikan kejadian tersebut.
Ansari mendesak Polres Pamekasan untuk menjalankan penyelidikan secara profesional dan transparan.
Ia juga meminta agar hak-hak korban, termasuk kerahasiaan identitas, benar-benar dilindungi selama proses penegakan hukum berlangsung.
Lebih jauh, Ansari mendorong koordinasi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pemerintah daerah, serta lembaga terkait.
Menurutnya, pendampingan medis, psikologis, dan dukungan sosial harus diberikan secara berkelanjutan kepada korban.
Ia memperingatkan agar masyarakat tidak melakukan victim blaming terhadap korban yang baru berani melapor setelah waktu lama.
Kasus ini, tambah Ansari, menjadi pengingat pentingnya pendidikan pola asuh dan komunikasi terbuka dalam keluarga.
Penegakan hukum dan sistem perlindungan sosial harus hadir sebagai tanggung jawab negara, keluarga harus menjadi ruang aman pertama, dan masyarakat perlu aktif menjaga lingkungan sekitar, pungkasnya.







