Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan pemberian fasilitas uang muka 0 persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi juga dapat dimanfaatkan oleh mitra pengemudi Gojek yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk terkait Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek pada Jumat 3 Juli 2026 di Jakarta.
BP Tapera menjelaskan kebijakan DP 0 persen merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pekerja sektor informal yang memiliki pendapatan tetap namun belum memiliki hunian layak.
Melalui skema tersebut, mitra Gojek yang memenuhi persyaratan berpeluang mengakses KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanpa harus menyiapkan uang muka.
Tanpa beban awal berupa DP, diharapkan proses memperoleh rumah pertama menjadi lebih ringan bagi penerima manfaat yang lolos verifikasi.
Kerja sama antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk direncanakan berlangsung hingga 2027 dengan target menjangkau lebih banyak mitra pengemudi di berbagai wilayah.
Sid Herdi juga menyoroti adanya penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai memperbesar akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Perbaikan aturan SLIK tersebut diharapkan mendukung upaya perolehan KPR, termasuk dalam kerangka Program Tiga Juta Rumah.
Hingga 2 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP oleh BP Tapera tercatat mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan total sebesar Rp11,60 triliun.
Penerima manfaat terbesar berasal dari pekerja swasta sejumlah 61.126 unit atau 65,49 persen.
Kelompok wiraswasta menerima 15.890 unit atau 17,02 persen; Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7.643 unit atau 8,19 persen; dan personel TNI/Polri sebanyak 1.394 unit atau 1,49 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa program FLPP semakin meluas jangkauannya, termasuk menjawab keterbatasan akses pembiayaan bagi pekerja sektor informal.







