Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI, memperingatkan adanya ketidaksesuaian antara penentuan desil masyarakat dengan kondisi nyata di lapangan.
Ketidaktepatan pengelompokan desil dinilai dapat mengganggu penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Akibatnya, sejumlah keluarga yang memenuhi syarat berisiko kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.
Menurut Bonnie, masalah data tidak boleh dipandang remeh karena menjadi dasar utama dalam menentukan penerima manfaat program sosial.
Ia menegaskan perlunya kajian menyeluruh terhadap proses pendataan dan metode penentuan desil agar mencerminkan situasi ekonomi dan sosial yang sebenarnya.
Bonnie mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) mengkaji ulang metodologi pendataan dan memperbaiki mekanisme penetapan desil masyarakat.
Perbaikan ini dianggap penting supaya data yang dipakai pemerintah membawa hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain upaya perbaikan data, Bonnie juga menyoroti kebutuhan anggaran yang memadai untuk menjangkau seluruh warga yang berhak menerima bantuan.
Ia menekankan bahwa akurasi data harus diikuti dengan kapasitas program dan alokasi dana yang sepadan agar kebijakan bantuan sosial berjalan efektif.
Bonnie meminta pemerintah memastikan kedua aspek tersebut berjalan bersamaan sehingga hak masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi.







