MEDAN, Jenggala – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan terintegrasi dalam penanganan pengungsi luar negeri agar tidak memicu persoalan sosial, ekonomi, hingga potensi kriminal di tengah masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Parlindungan, bersama jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Kamis (23/4).
Dalam pertemuan itu, Bobby mendorong langkah konkret dari pihak Imigrasi serta lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM agar mobilitas pengungsi dapat dikendalikan secara ketat tanpa melanggar aturan wilayah.
“Kita ingin memastikan penanganan pengungsi ini benar-benar terintegrasi. Jangan sampai masyarakat kecil terdampak, baik secara ekonomi maupun keamanan. Aturan dari pemerintah pusat harus disesuaikan dengan kondisi daerah agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Bobby.
Selain isu pengungsi, Pemprov Sumut juga menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan fasilitas layanan keimigrasian.
Bobby menyambut rencana pengembangan layanan terpadu satu atap guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan warga negara asing.
“Kami mendukung penuh penyediaan gedung layanan yang representatif. Koordinasi teknis perlu segera dilakukan agar pelayanan tidak terpencar dan masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan dalam satu lokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan, mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah daerah.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan pengungsi di Sumut yang jumlahnya dinilai cukup signifikan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami juga melaporkan rencana kunjungan Menteri ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung program strategis keimigrasian, termasuk penanganan pengungsi,” jelas Parlindungan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian di Sumut. (Jenggala)
Jenggala







