MEDAN, Jenggala – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online (ojol) kepada anggota DPR RI asal Sumut.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung perjuangan para pengemudi dalam menghadirkan regulasi yang lebih kuat guna melindungi pekerja transportasi online.
Komitmen itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kamis (18/6).
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Ojek Online).
Menurutnya, regulasi tersebut merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.
Salah satu poin penting dalam aturan itu adalah pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 8 persen bagi aplikator, dari sebelumnya mencapai 20 persen.
“Pastinya tim Pak Presiden telah melihat banyak pertimbangan menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya keluhan Ojol. Jadi pertama sekali, mari kita apresiasi dulu kebijakan ini,” ujar Bobby.
Meski demikian, Bobby memahami tuntutan para pengemudi yang menginginkan kehadiran Undang-Undang Transportasi Online. Menurutnya, pembentukan undang-undang membutuhkan proses yang lebih panjang sehingga Perpres menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak para pengemudi.
“Tetapi tuntutan ini akan kita tindaklanjuti. Termasuk kami akan sampaikan ke DPR RI dapil Sumut. Kita siap mempertemukan abang-abang Ojol untuk menyampaikannya langsung. Termasuk kita juga akan suarakan ke pusat,” katanya.
Ketua Sobat, Timbul Siahaan, menyampaikan apresiasi atas komitmen Bobby Nasution yang dinilai memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para pengemudi ojol.
Ia menyebut tuntutan para pengemudi secara nasional meliputi kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih bagi pengemudi, serta kehadiran Undang-Undang Transportasi Online.
“Tuntutan kami Pak secara nasional itu adalah terkait kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih dan kehadiran UU Transportasi Online. Termasuk untuk di Medan, bagaimana membebaskan biaya parkir untuk layanan antar paket dan makanan. Serta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timbul.
Menanggapi hal tersebut, Bobby memberikan respons positif dan menegaskan akan membantu menyuarakan aspirasi para pengemudi ke tingkat pusat melalui jalur komunikasi dengan anggota DPR RI asal Sumut.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah poin yang akan ditindaklanjuti, termasuk kajian pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket serta penguatan perlindungan ketenagakerjaan bagi para pengemudi transportasi online. (Jenggala)
Jenggala







