Tekankan Manfaat Nyata untuk Masyarakat
MEDAN, Jenggala – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD).
Percepatan tersebut dinilai penting agar berbagai program prioritas pemerintah dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Arahan itu disampaikan Bobby saat memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Senin (22/6).
“Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres,” tegas Bobby.
Dalam rapat tersebut, Bobby meninjau capaian sejumlah OPD yang menjalankan program PHTC dan PSD. Ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung.
Menurutnya, banyak program yang memiliki keterkaitan lintas sektor. Salah satunya pembangunan irigasi yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Karena itu, koordinasi antar-OPD menjadi kunci untuk memastikan target dan kebutuhan program dapat tercapai.
Selain percepatan pelaksanaan, Bobby juga meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sedang berjalan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan masih ditemukannya bantuan yang kurang tepat sasaran saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Karena itu, Bobby mengingatkan agar sisa waktu pelaksanaan program dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan.
Adapun program prioritas Pemprov Sumut yang masuk kategori PHTC meliputi PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), PROBIS (Program Berobat Gratis), JASKOP/JAGA KOMPER (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik), INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), serta PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).
Untuk program nonfisik, Bobby mendorong OPD menghadirkan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
“Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM. Kegiatannya melibatkan masyarakat juga,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program Tahun Anggaran 2026 hanya tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Karena itu, seluruh OPD diminta segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027,” kata Surya.
Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap bersama seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (Jenggala)







