Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang dikenal sebagai Ondim.
Menurut Bobby, dampak utama dari kasus ini adalah kerugian bagi masyarakat karena dana yang semestinya dipakai untuk pembangunan daerah dan kebutuhan pendidikan anak-anak terancam terganggu.
Bobby menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada Senin (6/7).
Menanggapi kekosongan jabatan di eksekutif Kabupaten Langkat pasca-OTT, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah koordinatif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menyebutkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri dan hasil komunikasi itu menekankan pentingnya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) agar pemerintahan daerah tetap berjalan.
Langkah operasional yang diambil adalah menyerahkan keputusan penunjukan kepada wakil bupati untuk melaksanakan tugas sebagai Plt Bupati Langkat.
Bobby menilai peristiwa ini harus dijadikan momentum evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menegaskan bahwa sekalipun sistem perlu diperbaiki, faktor integritas individu tetap menjadi penentu dalam mencegah praktik korupsi.
Sebagai pesan khusus, Gubernur meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan tugas, bukan semata-mata mengikuti kehendak pimpinan.
Saat ditanya apakah ada indikasi sebelum OTT berlangsung, Bobby memilih tidak berkomentar lebih jauh dan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada pejabat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
Ia juga mengakui bahwa Pemprov Sumatera Utara beberapa kali menyampaikan peringatan ketika menemukan hal-hal yang dinilai janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun dengan cara yang lebih halus.







