Hampir dua tahun sejak gubernur Bobby Nasution memimpin, ketimpangan pembangunan di desa-desa Sumatera Utara masih menjadi persoalan besar.
Data terbaru menunjukkan 1.228 desa di Sumut berstatus Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 342 Tahun 2025, dari total 5.417 desa di Provinsi Sumut, 707 berstatus Tertinggal dan 521 berstatus Sangat Tertinggal.
Angka ini mendekati sepertiga dari seluruh desa di wilayah tersebut.
Sementara itu, jumlah desa berstatus Mandiri tercatat baru 364 desa.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut, Muhammad Suib, menyatakan persoalan kondisi desa telah dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Menurut Suib, Pemprov Sumut telah menindaklanjuti dengan mengundang 27 kabupaten/kota untuk mengikuti rapat koordinasi (Rakor).
Rakor tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis, ujar Suib saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut pada Jumat (28/8/2026).
Suib menekankan tidak ada target waktu spesifik kapan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal bisa ditekan secara signifikan.
Ia juga mengatakan bahwa upaya penanganan bukan hanya tanggung jawab PMD Provinsi, melainkan juga PMD kabupaten/kota yang harus melakukan pendampingan agar desa dapat “naik kelas”.
Suib yang juga menjabat Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu menyebut ada peningkatan jumlah Desa Mandiri sebanyak 196 desa dibanding 2024.
Namun, peningkatan itu dinilai kecil jika dibandingkan dengan masih adanya 1.228 desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Untuk mendorong pemutakhiran data Indeks Desa, Suib mengaku sempat turun ke Kepulauan Nias dan bertemu kepala daerah setempat agar aparatur desa aktif menginput data.
Langkah tersebut disebutnya bersifat ajakan, tanpa disertai mekanisme pengawasan atau sanksi tegas bagi daerah yang lambat merespons.
Indeks Desa mengukur kinerja desa melalui enam dimensi: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola.
Indeks tersebut juga menjadi salah satu dasar penyaluran dana desa, sehingga data yang valid diperlukan untuk penentuan kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat desa.
Suib menegaskan pentingnya data yang akurat agar kebijakan bisa tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat desa.







