MEDAN, Jenggala – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Di saat yang sama, Pemprov juga mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur strategis agar dapat selesai sesuai target pada akhir 2026.
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Ahli Madya Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sumut, Ubaidillah, menegaskan seluruh proses seleksi penyedia dilakukan melalui sistem elektronik yang menjamin keterbukaan dan persaingan sehat.
“Tidak ada intervensi pihak tertentu. Seluruh proses seleksi dijalankan melalui sistem. Setiap peserta memiliki hak yang sama untuk memasukkan penawaran dan tahapan proses dapat dipantau secara transparan,” ujar Ubaidillah pada temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (18/6).
Menurutnya, sistem pengadaan elektronik yang digunakan pemerintah memungkinkan seluruh peserta tender memperoleh informasi secara terbuka, mulai dari tahapan proses hingga hasil evaluasi yang dilakukan kelompok kerja (Pokja).
Dengan mekanisme tersebut, proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan meminimalkan potensi praktik yang tidak sesuai aturan.
Di sisi lain, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan struktur Jalan Provinsi pada ruas perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai lebih dari Rp71 miliar, serta peningkatan struktur jalan pada ruas lainnya dengan nilai sekitar Rp70 miliar.
Ubaidillah mengatakan proyek tersebut menjadi prioritas karena kondisi jalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat dan berdampak pada aktivitas ekonomi.
“Jalan tersebut telah lama mengalami kerusakan dan menjadi perhatian pemerintah. Dengan peningkatan yang dilakukan, diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian daerah,” katanya.
Sementara itu, PPBJ Ahli Madya Biro PBJ Sumut Jendry Simon Napitupulu mengungkapkan progres pengadaan untuk proyek infrastruktur saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Untuk pekerjaan dengan masa pelaksanaan enam bulan, proses tender telah mencapai hampir 90 persen. Sedangkan paket pekerjaan dengan masa pelaksanaan tiga hingga empat bulan telah mencapai sekitar 75 persen.
Menurut Jendry, sempat terjadi perlambatan akibat proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Namun kendala tersebut kini mulai teratasi.
“Ada kendala kemarin terkait restrukturisasi organisasi OPD yakni Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan PSDA, sampai bulan April 2026 lalu perangkatnya belum ada. Tapi sekarang paket-paket pekerjaannya sudah ada di SiRUP, mudah-mudahan proses pembangunannya juga sudah bisa rampung di bulan November dan Desember nanti,” ujarnya.
Selain percepatan proyek, Pemprov Sumut juga mulai menerapkan ketentuan baru pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.
Dalam regulasi tersebut, batas nilai pekerjaan konstruksi yang dapat dilakukan melalui metode penunjukan langsung dinaikkan dari sebelumnya maksimal Rp200 juta menjadi Rp400 juta.
Selain pekerjaan konstruksi, batas maksimal penunjukan langsung untuk jasa konsultansi ditetapkan sebesar Rp100 juta dan jasa lainnya Rp200 juta. Aturan baru itu juga memperkuat penggunaan sistem elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), termasuk untuk pengadaan langsung di atas Rp50 juta.
Jendry menjelaskan metode tender cepat maupun penunjukan langsung dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, termasuk untuk percepatan penanganan pascabencana.
“Kalau untuk pekerjaan cepat itu dilaksanakan karena ada bencana alam, tujuannya untuk efisiensi serta percepatan proyek,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Sumut Yudha Prastya memaparkan realisasi penunjukan langsung tahun anggaran 2026.
Dari total 3.145 paket yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai mencapai Rp531 miliar, hingga Mei 2026 telah terealisasi sebanyak 464 paket atau sekitar 34 persen dengan nilai Rp184 miliar.
Yudha menyebutkan, sejauh ini terdapat enam perangkat daerah yang telah merealisasikan penunjukan langsung di atas 75 persen.
Namun, masih terdapat 37 perangkat daerah yang realisasinya berada di bawah 25 persen sehingga perlu dilakukan percepatan agar target pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal. (Jenggala)
Jenggala







