BINJAI, Jenggala – Pasca bencana banjir yang melanda pada Desember 2025 lalu, Kota Binjai, Sumatera Utara, memperoleh pengembalian Transafer Keuangan ke Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp146 miliar.
Informasi yang diperoleh, Rabu (24/6), anggaran pengembalian tersebut dikabarkan hanya diprioritaskan untuk pemulihan pasca bencana.
Dari dana TKD yang diterima Pemko Binjai, ada 6 OPD disebutkan memperoleh anggaran tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perkim, Kesehatan, dan Ketapangtan.
Namun sayang, hingga pertengahan tahun, atau tepatnya hingga Juni 2026, anggaran itu diasbutkan tak kunjung turun.
Dampak dari belum cairnya anggaran ini pun mulai dirasakan oleh seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) di jajaran Pemko Binjai.
Alhasil, berbagai program yang sudah direncanakan lumpuh tanpa pergerakan. Karena diketahui, ketergantungan Kota Binjai dengan dana pusat masih cukup besar, yang mana disebutkan mencapai 75 persen.
Lumpuhnya program Kota Binjai dapat dilihat dari pengerjaan fisik yang belum satu pun berjalan. Sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan pun harus dibiarkan. Dengan kata lain, layanan publik di Kota Binjai lumpuh sejak awal tahun.
Di sisi lain, jadwal pembahasan Perubahan APBD 2026 juga semakin dekat, atau harus dilakukan pada minggu pertama di Agustus mendatang.
Ketua DPRD Binjai, Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, ketika diminta pendapatnya, juga mengakui bahwa saat ini semua teknis terkait pengembalian TKD sudah dilaksanakan.
“Memang tidak ada lagi kendala. Kita tinggal menunggu. Ya, DPA juga sudah selesai. Kemungkinan di Juli anggaran itu sudah kita terima,” ucapnya.
Gusuartini juga tidak menepis, jika sampai saat ini program yang sudah direncakan Pemko Binjai belum dapat berjalan. “Jadi tidak ada kendala lain di tingkat kita (daerah). Begitu turun, sudah langsung mulai semua programnya,” ungkap Tinik panggilan akrabnya. (wsp/a22)
Editor: Ari Tanjung







