Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memperkenalkan program Sinergi Merah Putih sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pemerataan kesejahteraan.
Destry menekankan bahwa pendekatan ini bukan sekadar kerja sama, melainkan penyatuan kekuatan antarlembaga untuk menghasilkan efek ekonomi yang lebih nyata.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis, 3 Septembert 2026.”
Dari sisi kebijakan moneter, BI akan menjaga kecukupan likuiditas perbankan sebagai fondasi untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Bank sentral juga fokus memperkuat transmisi suku bunga kebijakan agar fungsi intermediasi perbankan lebih efektif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.
Peningkatan aliran pembiayaan ke sektor riil dinilai mampu mengangkat produktivitas dan mendorong ekspansi dunia usaha.
Ekspansi usaha tersebut diharapkan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya ini, BI telah melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Kebijakan yang disempurnakan itu mulai berlaku tanggal 1 September 2026.
Perubahan KLM disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dan diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor yang memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian nasional.
Mulai bulan September, BI menaikkan insentif KLM dari 5,5 persen menjadi 6 persen.
Dari total 6 persen tersebut, 4 persen diberikan dalam bentuk KLM Financing kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor strategis dan prioritas.
Adapun 2 persen dialokasikan untuk mengatasi segmentasi likuiditas perbankan.
Perbankan yang dapat mengalokasikan surat berharganya dengan batasan wajar 19 persen akan memperoleh insentif ini.
Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diterima perbankan mencapai Rp446,5 triliun.
Jumlah tersebut setara sekira 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Meski begitu, Destry mengingatkan perlunya peningkatan sisi permintaan untuk memperkuat intermediasi perbankan.
Sebab jumlah undisbursed loan (kredit menganggur) masih cukup besar, mencapai Rp Rp2.548 triliun.







