Pada Kamis 3 September 2026 pemerintah pusat mengumumkan lima perusahaan yang terkait indikasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat kunjungan kerja di wilayah tersebut.
Pemerintah membuka nama-nama perusahaan agar informasi ini dapat diakses publik dan mendorong akuntabilitas.
Menteri menyebut pengumuman ini melengkapi daftar sebelumnya; setelah pengumuman enam perusahaan, kini ada tambahan lima yang khusus dicatat di Kalimantan Barat.
PT Mahkota Rimba Utama, beroperasi di Kabupaten Ketapang, tercatat memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 74.480 hektare dengan luas terbakar sekitar 1.275,87 hektare.
PT Hutan Ketapang Lestari di Kabupaten Ketapang memiliki PBPH seluas 100.150 hektare dan dilaporkan mengalami kebakaran seluas sekitar 670,75 hektare.
Di Kabupaten Ketapang juga tercatat PT Mayawana Persada Mas dengan PBPH 136.710 hektare dan area terbakar sekitar 326,93 hektare.
PT Duta Andalan Sukses di Kabupaten Sanggau memiliki konsesi atau PBPH seluas 31.080 hektare dengan luas terbakar sekitar 247,3 hektare.
PT Wana Lestari Jaya, juga di Kabupaten Sanggau, tercatat memiliki konsesi seluas 29.140 hektare dan area terbakar sekitar 47,84 hektare.
Pemerintah menegaskan sanksi tidak terbatas pada administratif; langkah lebih tegas akan diberlakukan terhadap pelaku pembakaran.
“Kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus pemaksaan pemulihan lingkungan. Ditambah, apabila ada indikasi pidana, tentu akan kami teruskan ke proses pidana,” ujar Raja Juli.







