P. SIANTAR, Jenggala – Bank Indonesia (BI), Bareskrim Polri dan seluruh unsur Badan Kordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Kejagung RI serta Kemenkeu RI berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan uang palsu.
“Hal itu merupakan mandat Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2011 tentang mata uang serta sebagai langkah untuk menjaga keamanan masyarakat bertaransaksi menggunakan uang rupiah dan komitmen ini perwujudannya dalam pelaksanaan pemusnahan uang kertas rupiah palsu,” sebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman mengutip pernyataan Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali saat pemusnahan uang kertas rupiah palsu di gedung BI, Jakarta, Rabu (13/5).
Ricky menyebutkan, pemusnahan uang kertas rupiah palsu itu berjumlah 466.535 lembar yang berasal dari laporan masyarakat, perbankan, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dan hasil pengolahan setoran bank kepada BI secara nasional selama periode 2017 hingga November 2025.
BI memberikan klarifikasi atas uang rupiah yang meragukan keasliannya berdasarkan pemeriksaan dari tenaga ahli ataupun uji laboratorium dan berdasarkan penelitian BI terhadap temuan uang palsu, kualitas uang palsu hasil produksi selama ini relatif sangat rendah dan dapat mengidentifikasinya dengan mudah dari masyarakat melalui metode dilihat, diraba dan diterawang (3D).
Sementara, Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, mewakili Kabareskrim RI menegaskan peredaran uang palsu dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap rupiah.
“Karena itu, sinergi antara kepolisian, BI, Botasupal serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya,” tegasnya seraya mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam menerima uang tunai dan segera melapor kepada pihak kepolisian atau meminta klarifikasi kepada BI bila mencurigai adanya uang palsu.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, yang mewakili pimpinan Botasupal menyampaikan pelaksanaan berbagai strategi dan upaya dari Botasupal untuk menekan peredaran uang rupiah palsu dan menjaga masyarakat dari kejahatan uang palsu.
Menurutnya, upaya pemberantasan rupiah palsu pelaksanaannya secara aktif melalui rangkaian strategi komperehensif yang terkoordinasi, terintegrasi, mensinkronkan dan menjalankan dari tiap unsur Botasupal sesuai peran dan kewenangannya masing-masing. Implementasi tugas dan kewenangan Botasupal pengaturannya dalam Perpres No. 123 tahun 2012 tentang Badan Kordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.
Pemusnahan rupiah palsu pada saat itu, BI menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil, hingga tidak lagi menyerupai uang. Pelaksanaan pemusanahan juga sesuai prosedur yang ketat sesuai ketentuan berlaku.
“Berdasarkan data BI, jumlah temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun dari 5 piece per million (ppm) atau lima lembar dari tiap 1 juta uang beredar pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024-2025 dan terus menurun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hal itu seiring dengan penguatan kualitas uang rupiah baik bahan uang, teknologi cetak dan unsur pengaman yang semakin modern, hingga semakin mudah mengenali dan sulit memalsukan.
Dunia juga telah mengakui kualitas uang rupiah, tercermin dalam penghargaan uang rupiah tahun emisi (TE) 2022 sebagai seri uang terbaik (Best New Banknote Series) pada IACA Currency Award 2023 dan penghargaan untuk uang rupiah kertas pecahan Rp 50.000,- TE 2022 pada November 2024 yang meraih peringkat ke-2 dunia untuk pecahan yang paling aman dan paling sulit memalsukannya di dunia (World’s Most Secure Currencies) dengan 17 unsur pengaman canggih versi BestBrokers.
Masyarakat berperan vital dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu. Untuk itu, BI bersama Botasupal senantiasa menggalakkan kampanye cinta, bangga dan paham rupiah. Dalam kampanye itu BI mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan keaslian uang rupiah kertas melalui metode 3D serta senantiasa merawat uang rupiah dengan baik agar tetap mudah mengenali keasliannya, rawat rupiah dengan menerapkan 5 jangan yakni jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas dan jangan dibasahi.
BI bersama seluruh unsur Botasupal, Mahkamah Agung (MA) RI dan Pengadilan Negeri (PN) di level pusat maupun daerah akan terus memperkuat sinergi untuk bersama menegakkan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (wsp/a31/d2)
Jenggala







